Andaikan Membayar Pajak Kendaraan Semudah ini

Hari ini pajak motor saya sudah hampir jatuh tempo, berarti sudah waktunya bersilaturahmi dengan orang-orang di kantor Samsat. Dengan hanya membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan alias STNK datanglah saya ke loket pembayaran yang disediakan di sana. Dilayani mbak-mbak teller yang cantik nan sekseh, saya cukup ngasih STNK, dikasih tau berapa yang harus saya bayar, lalu disuruh nunggu di bagian pengesahan.

Lepas dari loket pembayaran lalu saya ngantri di bagian pengesahan STNK, ini penting karena di lembar STNK ada empat kotak yang harus distempel oleh pihak kepolisian sebagai tanda pengesahan tahunan. Setelah menunggu beberapa saat akhirnya nama saya dipanggil, dikasih STNK yang sudah distempel, selesai.

stempel pengesahan STNK

Cuma membawa STNK serta melewati dua loket, cepat dan sederhana bukan?

Bukan!

Tentu saja ndak sesederhana itu.

Jadi ceritanya kemaren saya mau mbayar pajak kendaraan di Samsat Corner yang ada di salah satu Mal di Malang. Saya baca di situ syarat untuk mbayar pajak dan pengesahan STNK :

1. Kartu identitas asli
2. STNK asli
3. BPKB asli

Berhubung kendaraan saya ini masih kreditan, jadi saya membawa surat keterangan dari leasing yang menyatakan bahwa cicilan saya masih beberapa tahun lagi lunasnya, lengkap dengan fotokopi BPKB yang masih disimpan pihak leasing tersebut.

Eh, ndak dinyana, saya ndak boleh mbayar pajak di situ. Kata orangnya, “Maap Pak, untuk yang leasing silakan langsung mbayar di kantor Samsat.”

Lha? Wong mau mbayar saja kok susah.

Sebenarnya kalo digambarkan secara sederhana, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK sampeyan tiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Sampeyan mbayar pajak kendaraan dan asuransi, diawasi oleh orang dinas pajak pemda dan orang dari Jasa Raharja
2. Setelah mbayar STNK sampeyan akan distempel oleh polisi, bukti pengesahan tahunan.

Jadi kenapa susah?

“Lucu tho Kang, seharusnya kan mereka berterima kasih kita mau mbayar tanpa ditagih-tagih. Kenapa prosedur pembayarannya ndak dipermudah? Misalnya orang bayar pajak penghasilan, cukup menulis nomor NPWP, atau orang bayar PBB, cukup menulis Nomor Objek Pajak. Ndak perlu misalnya orang mau mbayar PBB ditanya sertifikat rumah, atau akta jual beli, atau perjanjian sewa.” Keluh saya waktu ngopi bareng Kang Noyo kemaren sore.

“Dan lagi kok aneh, kenapa kalo di Samsat Corner harus pake BPKB asli sedangkan di kantor Samsat bisa pake surat keterangan leasing? Apakah SOP-nya beda? Lucu tho, untuk pembayaran dan pengesahan yang sama tapi syaratnya beda.”

Kang Noyo mesam-mesem sambil nyeruput kopinya, “Mungkin demi keamanan Le. Ndak lucu tho, misalnya mobil orang hilang dengan BPKB dan STNK di dalamnya, trus malingnya bebas make, yang penting tiap tahun mbayar pajak.”

Ah, mosok ada orang nyolong mobil untuk dipake sendiri dan tiap tahun bayar pajak?

“Kalo soal di Samsat Corner harus pake BPKB asli konon katanya karena pihak leasing kadang meminta blokir untuk para pengutang yang ndableg angsurannya, dan data ini adanya di kantor Samsat. Jadi mau ndak mau yang mbayar pajak cuma pake surat keterangan leasing harus datang langsung ke kantor Samsat.” Tutur Kang Noyo.

Jawaban yang lebih aneh lagi, kalo memang bermasalah kenapa leasing mau mbikin surat keterangannya? Kenapa ndak disuruh mbayar angsuran dulu?

Sebagai orang awam saya mikirnya begini, kan ada dua bagian yang harus kita urus saat mbayar pajak kendaraan tiap tahun, bagian pembayaran dan bagian pengesahan. Khusus untuk bagian pengesahan buatlah semacam program, tiap kali petugas meng-input nomor polisi kendaraan yang bermasalah akan keluar pop-up notifikasi, misalnya:

“kendaraan ini telah dicuri, hubungi bagian anu”,

atau

“kendaraan ini nunggak angsuran sekian bulan.”

Jadi selama kita ndak pernah bermasalah ya langsung stempel aja, ndak perlu ruwet. Kecuali kalo ada indikasi kendaraan kita bermasalah, baru petugas minta si pembayar untuk membuktikan, antara lain dengan meminta identitas, BPKB, dan semacamnya. Saya yakin dengan begitu prosesnya juga akan jauh lebih cepat.

Berarti komputer harus selalu online dengan pusat data?

Ndak juga. Dibikin saja misalnya, satu server pusat data untuk propinsi Jawa Timur, lalu reskrim polsek/polres mengirim data pencurian kendaraan bermotor tiap jangka waktu tertentu ke server tersebut. Setelah itu petugas Samsat tinggal mendownload data dari server pusat untuk disimpan di komputer lokal. Ndak perlu kuatir ada STNK dari mobil colongan bakal disahkan tho?

Juga ndak perlu kuatir kendaraan bermasalah dari luar propinsi bisa nyelonong mbayar pajak, karena setau saya bayar pajak kendaraan dan pengesahan STNK baru bisa dilayani dalam lingkup satu propinsi.

“Yo ndak segampang itu Le.” Kata Kang Noyo.

Kenapa?

“Pertama, karena aturannya memang begitu, sekali-kali kamu baca Pasal 184 PP No 44 tahun 1993.”

Wuik! Kang Noyo canggih!

“Dan kedua, ini masalah siapa butuh siapa. STNK itu harus disahkan biar kamu ndak ditilang tho, sekarang kamu mau ditilang ndak?”

“Yo ndak tho Kang.”

“Yo wis, jangan rewel, wong tinggal datang ke Samsat saja susah tenan.”

“Dan yang jelas, duniamu kan cuma seluas warung Mbok Darmi, kamu tau apa soal program komputer?”

Saya langsung terdiam, mak jleb tenan.

Jiyan!