Penomoran Faktur Pajak Baru, Apa Yang Harus Saya Lakukan?

Berita di berbagai media baik cetak, elektronik, termasuk juga media online beberapa hari terakhir ini agak monoton, kalo ndak soal Raffi Ahmad ya Ahmad Fathanah. Lama-lama membosankan, sedangkan yang saya tunggu-tunggu gambar utuh dan jujurnya Maharani yang menyediakan jasa dengan tarif lima juta per jam malah ndak muncul-muncul.

Dan di sinilah saya, di pojokan warung Mbok Darmi, menyesap kopi pelan-pelan sambil menikmati aroma dari asap putih tipis yang menggantung di udara. Sedang berpikir bahwa jasa escort bukanlah termasuk jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, kalo dalam sehari pengusaha jasa semacam Maharani mendapat dua konsumen saja, masing-masing dua jam, berarti omset sehari 20 juta. Misalnya sebulan terdapat 20 hari kerja berarti omset sebulan 400 juta, setahun 4,8 milyar, jauh melebihi batasan minimal untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Eh, tapi omset 4,8 milyar berarti dia ndak boleh pake norma penghitungan netto, jadi pembukuannya harus tertib. Kalo dia bukan mahasiswa akuntansi mungkin jadi agak mumet juga, kasihan. Atau dia terpaksa mempekerjakan seseorang untuk mencatat semua penghasilan dan pengeluarannya?

Trus kalo misalnya dia membuat faktur pajak untuk setiap transaksinya, apakah faktur itu bisa dikreditkan dalam laporan PPN? Kira-kira jasa yang dia berikan terkait langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan konsumennya ndak? Mungkin masuk dalam biaya entertainment? Berarti piye kuwi perlakuan perpajakannya?

“Ngelamun ae! Belum gajian yo? Mesakno…” Mak bedunduk, mendadak muncul Mbah Suto di depan saya.

“Wis ndak usah kuatir, tak traktir, tapi…”

Ya, saya tahu Mbah, ndak pernah ada ceritanya kopi gratis.

Seperti biasa, saya adalah konsultan dengan tarif termurah. Dua jam nggedabrus paling banter bayaran saya segelas kopi, tiga biji gorengan, dan sebungkus rokok. Jadi bayangkan betapa anyelnya saya melihat tarif Mbak Maharani…

“Iki lho Le, aku kemaren dapet surat dari kantor pajek, katanya ada sistem penomoran baru apa gitu. Bingung, maksudnya piye iki? Takutnya nanti fakturku bermasalah.” Ujar Mbah Suto.

Pertanyaan standard, di mana-mana lagi banyak WP lagi bingung soal faktur pajak baru, walaupun saya yakin mumetnya mereka hanya di sela-sela waktu menggosip soal Maharani.

Sebenernya ndak perlu mumet kok. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, apa sih yang perlu sampeyan siapkan dan lakukan dalam rangka menghadapi aturan penomoran faktur pajak baru?

Empat hal utama yang harus sampeyan siapkan adalah sebagai berikut:

1. Pastikan bahwa alamat yang terdaftar di kantor pajak sudah benar

   Ini penting karena pengiriman kode aktivasi untuk pengajuan permintaan nomor faktur akan dikirim via pos ke alamat tersebut.

2. Sampeyan harus punya alamat email

   Tau email kan? Itu lho, yang biasanya dipake buat ndaftar facebook. Ini juga penting karena password untuk pengajuan permintaan nomor faktur akan dikirim ke email sampeyan.

3. SPT Masa PPN tiga bulan terakhir harus sudah dilaporkan.

   Kenapa? Ya ndak papa, aturannya memang begitu.

4. Minta legalisasi fotokopi kartu identitas pegawai yang bakal ditunjuk untuk menandatangani faktur pajak

   Siapa yang melegalisasi? Pejabat yang berwenang. Siapa yang berwenang? Lha mbuh, tergantung siapa yang tandatangan di kartu identitas itu tho.

Setelah empat hal itu sampeyan siapkan, tenang-tenanglah menunggu sampai tanggal 1 Maret 2013 yang insya Allah akan jatuh pada hari Jumat Wage. Jangan mumet, jangan resah, cukuplah saya yang merasa sedikit anyel karena biaya jasa menemani duduk-duduk sambil merokoknya Mbak Maharani ternyata lebih besar daripada kebutuhan belanja keluarga saya sebulan.

Setelah itu, hari Kamis Pon, 28 Februari 2013, kan malemnya malem Jumat Wage, jadi sampeyan ndak perlu sibuk menyiapkan kemenyan beserta kembang setaman. *iki opo tho?*

Pokoknya^[tm] malem tanggal 28 Februari 2013 isilah formulir-formulir berikut:

1. Permohonan kode aktivasi dan password

   

   permohonan kode aktivasi dan password

2. Surat penunjukan pegawai yang berwenang menandatangani faktur pajak

   

   surat pemberitahuan penandatangan faktur pajak

   Jangan lupa lampiri surat penunjukkan ini dengan fotokopi identitas pegawai yang sudah dilegalisasi.

Setelah surat dimasukkan ke kantor pajek tenang-tenanglah di rumah sambil menunggu kode aktivasi dikirim via pos dan password dikirim ke alamat email sampeyan.

Setelah kode aktivasi dan password sampai ke tangan sampeyan, bersiaplah meminta nomor faktur ke kantor pajak dengan mengisi formulir berikut:

surat permintaan nomor faktur

Maksimal jumlah nomor yang bisa sampeyan minta adalah 120% dari jumlah faktur pajak yang sampeyan keluarkan dalam tiga bulan terakhir.

Nanti kantor pajak akan memberitahu lewat surat berapa nomor faktur pajak yang bisa sampeyan gunakan dalam melakukan transaksi dengan konsumen, kurang lebih bentuk surat dari KPP nanti akan seperti ini.

pemberitahuan nomor faktur

Kalo kurang?

Sampeyan bisa minta jatah nomor lagi.

Kalo lebih?

Di akhir tahun, waktu sampeyan memasukkan SPT Masa PPN Desember, sampeyan harus melaporkan nomor berapa saja yang ndak jadi sampeyan pakai. Bentuk laporannya seperti ini:

pemberitahuan faktur pajak yang tidak terpakai

“Sudah paham tho Mbah?” Tanya saya.

Mbah Suto manggut-manggut, “Kok tambah mumet yo Le.”

Hadah!

Percaya sama saya, lebih mudah praktek daripada teorinya.

“Yo wis Mbah, sampeyan pulang dulu saja, disiapkan yang tadi saya sebutkan. Nanti kalo bingung sampeyan datang lagi aja ke sini.” *paling cuma modal segelas kopi, beberapa biji gorengan, sama rokok sebungkus*

“Yo wis, nanti tak ke sini lagi aja kalo bingung.” Mbah Suto pamitan.

Lha? Rokok saya mana?

Dan saya pun makin anyel sama Maharani.

Jiyan!