Pajaki Hibahnya

Kemaren malem waktu lewat depan kelurahan saya liat Kang Noyo lagi khusyuk berdiri di depan papan pengumuman. Dengan posisi tangan kiri bersedekap dan tangan kanan megangi janggut beliau saya liat manggut-manggut sambil mbaca kertas yang ditempel di situ. Saya dekati, “Ono opo Kang? Kok serius tenan?”

“Ini lho Le, lagi mbaca daftar kekayaannya Pak Darmo, mantan RW kita yang sekarang jadi ketua BPD.” Jawab Kang Noyo.

Heh? Daftar kekayaan Pak Darmo?

“Mosok kamu ndak tau, di kelurahan kita ini tiap pejabat desa harus mbikin Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Desa. Biar tau berapa penambahan harta selama dia njabat, untuk mencegah orang-orang memperkaya diri dengan memanfaatkan jabatan.” Jelas Kang Noyo.

Oalah tobil anak kadal! Ini aturan darimana?? Setau saya kalo pejabat negara memang wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK, tapi mosok pejabat kelurahan juga diwajibkan?

“Ini inisiatip Pak Lurah Le, biar kelurahan kita lebih tertib dan transparan, sekarang kan jamannya reformasi birokrasi.” Lanjut Kang Noyo.

Jiyan!

Sambil menyalakan rokok saya ikut mbaca daftar kekayaan Pak Darmo, ada satu rumah yang dibangun sendiri dengan nilai 200 juta, motor Jupiter, Mio, sama Megapro lawas, trus dua rumah yang diperoleh dari hibah.

“Manteb tenan tho? Jadi ketua RW saja dapet hibah buanyak tenan.” Kata Kang Noyo cekikikan.

“Lha mbok ben tho Kang, wong hibah kok, terserah yang ngasih. Lagian istrinya Pak Darmo kan anaknya pejabat, wong sugih, siapa tau warisannya memang banyak.” Ujar saya.

“Gosipnya ndak begitu Le, kamu tau tanah kosong di ujung kampung yang sekarang jadi komplek itu? Kalo ndak ada campur tangan Pak Darmo selaku RW ndak akan jadi perumahannya. Lha rumah-rumah yang dihibahkan itu konon hadiah dari pengembang buat dia.” Kata Kang Noyo.

Saya meringis, di tempat sekecil ini gosip cepet banget nyebarnya. Saya jadi ingat salah satu petinggi partai berlambang pohon yang dulu ngaku menerima hibah, juga salah satu bekas pejabat di instansi yang konon pernah jadi tempat paling basah di negeri ini.

Kata temen saya yang orang pajek, sebenernya salah satu instansi yang bisa memantau kewajaran penambahan kekayaan pejabat adalah kantor pajak. Mungkin sampeyan sudah tau, tiap tahun semua pejabat melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi yang didalamnya memuat keterangan jumlah penghasilan, harta kekayaan, dan utang. Tinggal menakar kewajaran antara harta kekayaan yang dimiliki dibanding penghasilan dan utangnya. Dan salah satu kelebihan daftar kekayaan yang dilaporkan di pajak adalah menganut historical cost alias harga perolehan, jadi pejabat ndak bisa beralasan nilai kekayaannya naik karena kenaikan harga pasar. Mungkin akan lebih mantab lagi kalo data dari kantor pajak dipadu dengan data LHKPN yang dimiliki oleh KPK.

Yang jelas hibah termasuk objek yang kena pajak penghasilan kecuali diterima dari orang tua atau anak. Jadi pejabat-pejabat yang ngakunya nerima hibah dari pihak lain harus mbayar pajaknya!

“Kira-kira Pak Darmo punya NPWP ndak Kang?” Tanya saya.

“Lha mbuh. Lagian yang dilaporkan ini belum semuanya kok, motor yang Ninja kemaren baru beli ndak dimasukkan, trus tanahnya yang di Singosari juga ndak disebut. Sugih tenan Pak Darmo itu.” Lanjut Kang Noyo.

“Lha terus data laporan kekayaan ini nanti yang memproses siapa?” Tanya saya lagi.

“Sudah ada bagiannya Le, namanya Komisi Pengusut Hibah yang Ndak Jelas!” Jawab Kang Noyo tegas.

Opo maneh iki?? Jiyan!