Pak Tif, Ada yang Lebih Penting

Dari awal penunjukannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika konon sudah banyak yang meragukan beliau, benarkah Tifatul Sembiring mampu? Tapi waktu itu saya menganggap penolakan orang-orang lebih karena alergi pada partainya yang bernafaskan Islam, mungkin tercampur kekawatiran bakal dibatasinya kebebasan berekspresi dengan dalih-dalih keagamaan.

Tapi rupanya Pak Menteri yang selalu memulai pagi dengan menulis quote di twitter ini memang agak-agak berbakat mbikin kebijakan yang menuai kontroversi.

“Kontroversi opo tho Le? Kamu mbok ndak usah ikut mikir negara, mending mikir yang jelas-jelas saja, misalnya kapan utangmu mau mbok bayar?” Ujar Kang Noyo.

Asyem! Batin saya.

Saya inget salah satu gebrakan Depkominfo yang sempat membuat gemes dan anyel adalah saat blogspot diblokir karena konon banyak beredar konten-konten yang bernuansa SARA di dalamnya. Waktu itu Depkominfo sempet minta maap dengan alasan provider lah yang kebablasan melaksanakan perintah, yang diminta cuma beberapa blog tapi semua situs blogspot diblokir.

Kontroversi berikutnya saat Pak Tif mbikin Rancangan Peraturan Pemerintah Penyadapan. Banyak pihak yang beranggapan ini merupakan salah satu upaya pelemahan KPK, karena salah satu poin penting di situ adalah setiap penyadapan harus mendapat persetujuan pengadilan. Ketua Mahkamah Konsitusi Mahfud MD pun mengatakan bahwa RPP yang diajukan Depkominfo secara konsep menyalahi sistem perundang-undangan karena PP tidak bisa mengatur berbagai Undang-undang.

“Penyadapan kan dilakukan sama jaksa, polisi, KPK, semua punya undang-undangnya sendiri. Lha pengennya si Depkominfo semua penyadapan itu diatur dalam satu Peraturan Pemerintah, ndak bisa tho Kang.” Kata saya.

“Lha trus alasan Pak Sembiring apa?” Tanya Kang Noyo.

Konon Pak Tif mengatakan bahwa manusia Indonesia selain harus percaya kepada Allah, rosul, malaikat, hari kiamat, takdir baik dan buruk, juga harus percaya kepada pengadilan.

Halah! Saya sama Kang Noyo ngakak bareng.

Kontoversi terakhir yang beliau buat tentu sampeyan sudah tau, Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia. Kalo sampeyan mau mbaca aturannya silakan download di sini, kalo mau tau pasal-pasal mana yang patut dikritisi berdasarkan ulasan praktisi TI Onno W Purbo monggo mampir di detik.

Saya sudah mbaca draftnya, dan pikiran saya bukan pada masalah setuju atau ndak setuju, tapi kenapa Depkominfo kesannya selalu cenderung bikin aturan yang melarang ini itu? Kalo dibuat skala prioritas, benarkah hal-hal itu yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini?

“Mbok kayak Pak Nuh kemaren, beliau jadi menteri, tarif telpun sama SMS turun. Rakyat seneng.” Ujar Kang Noyo.

Pak Tif, walaupun kecil kemungkinan sampeyan mbaca blog ini, saya mau pesen. Daripada sibuk mengatur hal-hal yang mbikin banyak orang resah mungkin lebih baik sampeyan fokus pada dua hal ini, pemasyarakatan open source dan pembenahan jaringan internet.

Mungkin Sampeyan sebagai menteri punya cara gimana caranya biar buruh pabrik yang ndak mampu beli software original berbasis window$ macem saya ini ndak alergi sama Linux, biar ndak ada lagi yang ngomong, “curse linux for being so complicated“. Atau mungkin Sampeyan bisa ngomelin Indosat yang koar-koar broadband mentari-nya bisa mencapai kecepatan 2mbps tapi buat mbuka imel di henpun saja ndak mampu. Sukur-sukur internet di Indonesia semuanya bisa murah dan cepet.

Nanti kalo semua rakyat sudah ndak pada make software bajakan karena yang ndak mampu beli software berbayar sudah beralih ke opensource dengan lisensi gratisan dan juga sudah pada melek internet karena koneksinya murah dan cepet barulah sampeyan bikin larangan ini itu.

“Halah gayamu Le! Buruh pabrik saja pake nggaya usul ke menteri.” Kang Noyo ngakak.

Lha mbok ben!