Kekerasan yang Lembut

Kalo misalnya di rumah tetangga sampeyan ada suara suami istri lagi berantem, adu kenceng teriak lantas ditutup dengan suara banting-bantingan piring, besoknya sampeyan liat mata kiri sang istri biru lebam, apa yang akan sampeyan lakukan?

“Pura-pura ndak liat Le, mosok ya aku nglabrak suaminya. Itu kan urusan rumah tangga orang.” Kata Kang Noyo sambil klecap-klecep nyruput kopi seribuannya Mbok Darmi. Sore tadi saya sengaja ndak mbawa rokok, jengkel sama temen saya yang ndak pernah mau ngerti, rokok selalu saja ndak modal. Kalo tanggal muda sih ndak papa, lha sekarang sudah tanggal tua renta bau tanah.

“Kalo misalnya kejadian itu berlanjut piye Kang? Tiap hari perang terus? Opo ndak terusik pikiran Sampeyan?” Tanya saya.

“Yo paling lapor Pak RT.” Ujar Kang Noyo.

Masalah seperti ini memang repot, kekerasan dalam rumah tangga seringkali berlangsung terus menerus tanpa ada pihak yang bisa menengahi. Tetangga mau cawe-cawe ya ndak enak wong itu urusan dalam negeri, bahkan kadang korban KDRT juga seperti ndak rela kalo ada orang yang ikut campur.

“Mosok tho Le?” Tanya Kang Noyo ndak percaya.

“Tenan iki Kang, pernah ada kejadian orang tua sang istri bermaksud menengahi tapi sang istri malah mbela si suami. Brarti secara ndak langsung dia ndak mau ada orang ikut campur tho?” Kata saya.

“Pendekatannya yang ndak pas mungkin.” Komentar Kang Noyo.

Bisa jadi memang pendekatannya yang ndak pas, atau bisa jadi kondisi psikologis pasangan tersebut memang sudah ndak normal. Jelas ada sesuatu yang salah tho kalo seseorang bisa melakukan tindak kekerasan pada seseorang yang dulu pernah dia puja-puja dan kagumi setengah mati, apalagi kalo kekerasan itu dilakukan secara sadar dan berkelanjutan.

“Ngomong-ngomong kalo misalnya Sampeyan melihat istri tetangga sebelah tiap hari dikasari dan Sampeyan diam saja itu salah lho Kang.” Kata saya.

Dalam Pasal 15 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan, tiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
2. Memberikan perlindungan kepada korban
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Dalam undang-undang itu juga disebutkan jenis-jenis kekerasan yang dilarang dalam rumah tangga, diantaranya meliputi : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sudah tentu ada konsekuensi pidananya.

Di antara beberapa jenis kekerasan itu, seringkali yang kurang bisa terdeteksi adalah kekerasan psikis. Padahal teror mental yang dilakukan dengan perlakuan dan kata-kata yang bersifat menindas sebenernya juga ndak kalah sadis dibanding kekerasan yang dilakukan secara fisik.

Lebih celaka lagi kalo ternyata orang yang mengalami kekerasan psikis ternyata mempunyai latar belakang yang ndak gitu bagus, misalnya tidak mengenyam pendidikan yang memadai, bukan berasal dari keluarga yang taat beragama, atau mungkin tidak berada di lingkungan yang bisa mendukung, membuatnya tahan banting dan selalu berpikiran positif.

Akibatnya muncullah kejadian seperti karangan saya kemaren, seorang ibu yang ndak kuat mental karena sering mengalami kekerasan psikis akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri setelah sebelumnya membunuh anak-anaknya. Kejadian seperti itu nyata adanya, kalo ndak percaya silakan sampeyan tanya Paklik Gugel.

“Sik tho Le, kekerasan seksual itu termasuk kategori yang dilarang juga?” Kang Noyo menyela.

“Iya Kang, itu diatur di pasal 8 Undang-undang KDRT.” Cetus saya.

Kang Noyo manggut-manggut, “Kok aneh yo Le, padahal untuk melakukan aktivitas seksual kaum lelaki memang butuh kekerasan…”

Jiyan!