Ada Apa di Balik Penghentian Film Impor?

….yang dipermasalahkan adalah: sejak Januari 2011 ini ada aturan dan penafsiran baru Direktorat Jenderal Bea Cukai atas UU/Peraturan tentang pajak bea masuk yang lama, yang diberlakukan per Januari 2011, yakni “BEA MASUK ATAS HAK DISTRIBUSI” YANG TIDAK LAZIM DAN TIDAK PERNAH ADA DALAM PRAKTIK BISNIS FILM DI SELURUH DUNIA!

Kutipan di atas saya ambil dari salah satu forum di Kaskus, tulisan aslinya konon dibikin sama Noorca M Massardi, juru bicara cineplex 21, menganggapi pemberlakuan bea masuk atas hak distribusi yang konon baru diberlakukan per Januari 2011. Di forum tersebut juga sekaligus ada ajakan untuk bergabung dengan gerakan di facebook untuk menentang pemberlakuan bea masuk atas hak distribusi pilem impor.

Pinter banget si Noorca menulis berbagai macem alesan untuk memberikan kesan bahwa pemerintah, Bea Cukai dan Pajak khususnya, telah mendzolimi importir pilem dan pengusaha bioskop. Mulai dari cerita soal pajak-pajak yang telah dibayar, belum cukupnya produksi pilem nasional, sampe dengan nasib ribuan orang yang mburuh di cineplex 21.

Lebih celaka lagi beberapa media menulis bahwa peraturan ini konon dibikin setelah presiden SBY mendengar curhatan salah seorang sutradara muda Indonesia yang mengeluh bahwa pajak yang harus dibayar oleh importir pilem jauh lebih murah daripada pajak yang harus dibayar oleh produsen pilem nasional.

Klop sudah, sehingga rakyat menyimpulkan bahwa setelah presiden mendengar adanya ketidakadilan dalam pengenaan pajak antara pilem nasional dan pilem impor maka diperintahkanlah aparat Bea Cukai dan Pajak untuk mbikin aturan baru tentang pengenaan bea masuk atas hak distribusi pilem impor serta pengenaan royalti yang memberatkan importir pilem dengan tujuan meningkatkan daya saing produsen pilem lokal.

“Kamu kok jadi ribut ngurusi pilem hollywood tho Le? Wong nonton ke 21 juga belum tentu setaun sekali.” Kata Kang Noyo di sela-sela acara makan siang di warung sebelah pabrik.

Asyem!

Saya sebenernya ndak terlalu peduli apakah pilem hollywood mau tetep tayang atau distop peredarannya, karena seperti kata Kang Noyo, saya bukan termasuk penghobi nonton bioskop. Seringnya minder liat mbak-mbak sama mas-mas yang modis dan gawul di bioskop 21, maklum ndeso. Tapi saya mangkel dengan pernyataan beberapa pihak yang seperti mengadu domba antara rakyat (penikmat pilem-pilem hollywood khususnya) dengan pemerintah.

Untungnya masih ada orang-orang seperti Deddy Mizwar yang dengan lantang mengatakan bahwa semua kehebohan ini berawal dari ketidakpatuhan importir pilem dalam membayar pajak sesuai aturan. Aktor dan sutradara senior ini mengatakan “Saya jadi bingung dengan MPA (Motion Picture Association), kalau enggak mau masukin pilem kenapa jadi heboh. Padahal mereka tidak mau bayar pajak secara benar dan wajar.”

Jadi kalo digambarkan dalam bahasa sederhana cerita di balik semua kehebohan ini adalah sebagai berikut:

Kewajiban perpajakan kita menganut self assesment, artinya pajak dibayar sesuai itungan si pembayar pajak, dalam hal ini importir pilem. Selama ini importir pilem mengatakan kalo harga pilem yang mereka impor cuma Rp 1.000, dengan tarif bea masuk 10%, PPN Impor 10%, dan PPh Pasal 22 2,5% maka total pajek yang harus mereka bayar adalah Rp 225.

Setelah diperiksa sama Bea Cukai akhirnya ketahuan bahwa sebenernya harga pilem mereka ini bukan Rp 1.000 tapi Rp 15.000, sehingga pajak yang seharusnya mereka bayar Rp 3.375. Sesuai dengan ketentuan mereka juga harus membayar denda atas kecurangan mereka selama ini, denda ini menurut ketentuan Bea Cukai bisa mencapai antara 100% sampe dengan 1.000%.

Silakan sampeyan itung kalo angka Rp 1.000 yang saya tulis di atas nolnya ditambah. Berapa yang harus mereka bayar?

Maka berkicaulah mereka di media bahwa pemerintah telah berlaku sewenang-wenang. Dimana sewenang-wenangnya? Tarifnya lho ndak berubah. Yang berbeda di sini adalah mereka dulunya nilep pajak dan ndak pernah ketauan, sekarang terbongkar!

Mereka beralasan bahwa penghitungan nilai pilem yang diimpor dengan memasukkan nilai hak distribusi di dalamnya hanya ada di Indonesia.

Jangan mau dibohongi sodara-sodara, aturan ini berlaku secara umum di dunia, monggo dicek di situsnya WTO yang mengatur tentang penghitungan nilai barang oleh bea cukai. Itu aturan lama yang sudah diadaptasi oleh bea cukai kita. Importir pilem selama ini hanya memasukkan nilai media pilemnya, padahal yang mereka bayar ke bule-bule di LA sana bukan cuma itu tho?

Sah-sah saja kalo sampeyan ngedumel karena menghadapi kemungkinan bakal cuma disuguhi pilem-pilem berbau horor yang cenderung esek-esek, tapi jangan sampe sampeyan mau diperalat sama orang yang sedang berusaha menghindari kewajiban mbayar pajak.

“Menurut sampeyan piye Kang?” Tanya saya pada Kang Noyo yang dari tadi cuma manggut-manggut ndak jelas.

“Terserah wae lah, pokoknya selama yang jualan pilem di pojokan alun-alun itu ndak kegusur.”

“Ealah…”

Jiyan!