Mengukur Ketidakpantasan

“Jiyan! Mungkin sekarang beneran sudah jaman edan yo Le, sing ora edan ora keduman.” Kata Kang Noyo tadi sore waktu ngopi bareng saya di warung Mbok Darmi.

Opo maneh iki? Kok tiba-tiba ngomong jaman edan, yang ndak edan ndak kebagian.

“Ada apa tho Kang?” Tanya saya.

“Soal Pilkada ini lho, Julia Perez katanya mau nyalon bupati Pacitan, Maria Eva bupati Sidoarjo, berikutnya siapa lagi?” Ujar Kang Noyo dengan nada sinis.

“Sampeyan kok nyinyir gitu tho Kang, lha mbok ben mereka mau nyalon wong negara demokrasi kok. Soal kepilih atau ndak kan tergantung rakyatnya.” Kata saya.

“Yo ndak bisa gitu tho Le. Sekarang ambil yang paling sederhana saja, kamu mau nglamar kerja, apa ya mungkin tanpa punya dasar kemampuan apa-apa kamu berani ngincer posisi tertentu? Ndak mungkin tho nanti kamu ditanya punya kemampuan apa trus kamu njawab saya memang ndak punya dasar kemampuan apa-apa tapi saya yakin saya mampu megang posisi itu.” Ujar Kang Noyo panjang lebar.

“Trus yang lucu lagi waktu Pak Menteri bilang mau mbikin aturan pezina dilarang jadi kepala daerah, si Jupe bilang kalo aturan itu sengaja dibuat untuk menjegal dirinya. Lho memangnya ada yang pernah bilang kalo Jupe pezina?” Lanjut Kang Noyo.

Welhadalah! Pertanyaan Kang Noyo berbau penggiringan opini publik bahwa si anu secara ndak langsung mengakui bahwa dirinya adalah seorang penganu. Bisa kena pasal pencemaran nama baik ini.

Saya baca-baca di media, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa pemerintah sedang mematangkan draft revisi Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diantaranya mensyaratkan bakal calon kepala daerah selain harus memiliki pengalaman berorganisasi juga harus lolos dari saringan cacat moral. Calon harus ndak ada indikasi pernah berbuat mesum atau berselingkuh.

“Memang harus begitu, pemimpin yang baik harus bisa menjadi teladan. Lha kalo pemimpinnya saja rusak, gimana nanti anak buahnya?” Kata Kang Noyo.

Saya jadi penasaran, memangnya Undang-undang yang sudah ada bilang apa soal persyaratan calon kepala daerah. Di Pasal 58 Undang-undang No 32 Tahun 2004 menyebutkan persyaratan terkait moral antara lain: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Manteb lho itu syaratnya, kalo saja beneran secara moral para pemimpin kita memenuhi tiga syarat tersebut saya yakin Komisi Pemberantasan Korupsi akan banyak nganggurnya. Tapi menurut saya dua di antara tiga syarat tersebut adalah syarat yang aneh.

“Aneh piye tho Le?” Tanya Kang Noyo.

“Yo aneh Kang.” Jawab saya.

Syarat seharusnya sesuatu yang terukur, apalagi ini untuk sebuah acara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dari tiga syarat di atas hanya syarat tidak pernah dipidana yang jelas batasannya, sedangkan ketakwaan dan tidak pernah berbuat tercela agak susah ngukurnya.

“Sekarang saya tanya, apa sampeyan bisa bener-bener tau seseorang itu bertakwa opo ndak?” Tanya saya.

Teman saya ndak njawab, cuma klebas-klebus mainin asap rokok.

“Kalo misalnya kita ndak bisa tau seseorang bertakwa beneran atau ndak, trus gimana tanggung jawab panitia pilkada waktu meloloskan atau menolak seorang calon?” Lanjut saya.

Ndak jauh beda dengan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela, ini juga susah ngukurnya. Di undang-undangnya sendiri ndak menyebut definisi tercela, sedangkan kalo saya liat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tercela artinya tidak pantas.

“Mumet tho Kang, tidak pantas itu make ukurannya siapa?” Tanya saya lagi.

Kang Noyo nyebul asap rokoknya, “Lha trus menurutmu piye Le?”

Mbuh, saya juga bingung, wong saya ini cuma buruh pabrik, ndak mampu kalo mikir yang mbulet-mbulet gitu.

“Opo dijabarkan wae yo Le, jadi dibikin batasan yang disebut takwa dan ndak, trus dibikin daftar perbuatan tercela, misalnya main judi, mabuk-mabukan, make narkoba, berzina, mencuri, menghasut, ndak sopan kepada orang tua, buang sampah sembarangan, menerobos lampu merah, menghardik anak yatim…”

Welhadalah! Lha trus nanti undang-undangnya mau dibikin berapa ratus halaman?

Jiyan!