Wahai Para Caleg, Beranikah Menerapkan Konsep Akuntabilitas Kepada Konstituen?

Dulu saya ndak pernah berpikir kalo suatu saat nongkrong di Warung Mbok Darmi akan menjadi sebuah kemewahan. Diliat dari sudut manapun memang susah untuk melihat nongkrong di Warung Mbok Darmi sebagai sebuah kemewahan, tempatnya ndak elit, harganya murah, yang dateng juga bukan golongan wah, trus apanya yang mau dibilang mewah?

Lha itu, saya juga bingung…

Warung Mbok Darmi bagi saya adalah tempat menyesap nuansa, sebuah istilah yang secara semena-mena saya buat sendiri dengan ilmu kemeruh dan kemaki tingkat tinggi. Dan karena saya yang mengistilahkan sendiri, sah-sah saja saat saya bilang kegiatan itu paling ndak membutuhkan dua hal : waktu dan suasana. Kok ya kebetulan dua hal tersebut akhir-akhir ini susah saya dapatkan. Dan saat dua hal tersebut datang rasanya saya nyaris bisa merasakan aroma kepongahan, ngopi di Warung Mbok Darmi belum pernah semewah ini.

“Halah, wong tinggal nyeruput kopi saja lho. Buruh pabrik yo buruh pabrik saja, ndak usah sok-sokan bergaya macem Plato atau Socrates.” Cetus Kang Noyo, yang seperti biasa dengan tiga unsur pertempuran jarak dekat ala militernya sudah sukses merampok rokok saya. Mengejutkan, cepat, dan kejam…

Kurang mengejutkan apa bungkus rokok masih di kantong baju langsung diambil, juga cepat wong dua batang langsung diambil sebelum bungkusnya saya rebut kembali, dan jelas kejam karena di bungkus itu isinya tinggal tiga batang.

Untungnya rebutan rokok itu ndak berlangsung lama, karena mendadak dua bungkus rokok diletakkan di depan kami, disertai senyum nyaris tulus di seberang meja, mantan RW di komplek saya, Pak Darmo. Baca lebih lanjut

Korupsi dan Standar yang Tak Pasti

Konon segala sesuatu yang ada di negeri ini ada tesnya, sampeyan mau lulus sekolah ada tesnya, timbangan yang mau dipake di pasar ada tesnya, angkot yang boleh dipake narik penumpang ada tesnya, instalasi listrik di rumah yang mau disambung PLN ada tesnya, bahkan precil-precil sampeyan yang mau masuk SD pun ada tesnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tes mempunyai arti

1 ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang; 2 percobaan untuk menguji kelaikan jalan suatu kendaraan bermotor umum; uji: berdasarkan — yg dilakukan di balai pengujian kendaraan bermotor kendaraan jenis itu cukup baik untuk angkutan penumpang dan barang;

Secara gampang tes ini bisa diterjemahkan sebagai cara untuk mengetahui posisi seseorang atau sesuatu dalam sebuah ukuran tertentu. Dari pengukuran-pengukuran ini akan diperoleh data yang bisa diolah untuk menentukan standar. Baca lebih lanjut

Menyesap Inspirasi dari Direksi PT RNI

Apa yang terbayang di benak sampeyan saat mendengar nama PT Rajawali Nusantara Indonesia? Besar kemungkinan sampeyan langsung teringat kisah cinta segitiga antara Rani Juliani, Nasrudin Zulkarnaen, dan mantan ketua KPK Antasari Azhar. Lengkap dengan konspirasi yang melibatkan Sigid Haryo Wibisono dan Kombes Williardi Wizar. Kisah yang bagi beberapa orang masih belum jelas ujung pangkalnya sampai sekarang.

Mungkin ndak banyak yang tau kalo PT RNI adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang agro industri, farmasi, alat kesehatan, dan perdagangan. PT RNI merupakan investment holding yang mengoperasikan 35 kantor cabang, 10 pabrik gula, 2 pabrik alkohol, 1 pabrik obat, 2 pabrik alat kesehatan, 1 perkebunan sawit, dan 1 perkebunan teh.

“Ono opo tho Le? Kok mendadak kamu ngomong RNI? Mau pindah pabrik opo piye?” Tanya Kang Noyo kemaren sore, saat kami menikmati hembus angin yang makin kering di warung Mbok Darmi.

Halah!

Sebuah berita di Kompas menarik perhatian saya,

Untuk melakukan penghematan, empat direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sengaja tidak memanfaatkan fasilitas perusahaan seperti mobil dan rumah dinas. Perusahaan BUMN tersebut tahun 2011 mengalami kerugian Rp 34 miliar, karena terjadi banyak inefisiensi. Baca lebih lanjut

Andaikan Membayar Pajak Kendaraan Semudah ini

Hari ini pajak motor saya sudah hampir jatuh tempo, berarti sudah waktunya bersilaturahmi dengan orang-orang di kantor Samsat. Dengan hanya membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan alias STNK datanglah saya ke loket pembayaran yang disediakan di sana. Dilayani mbak-mbak teller yang cantik nan sekseh, saya cukup ngasih STNK, dikasih tau berapa yang harus saya bayar, lalu disuruh nunggu di bagian pengesahan.

Lepas dari loket pembayaran lalu saya ngantri di bagian pengesahan STNK, ini penting karena di lembar STNK ada empat kotak yang harus distempel oleh pihak kepolisian sebagai tanda pengesahan tahunan. Setelah menunggu beberapa saat akhirnya nama saya dipanggil, dikasih STNK yang sudah distempel, selesai.

stempel pengesahan STNK

stempel pengesahan STNK

Cuma membawa STNK serta melewati dua loket, cepat dan sederhana bukan?

Bukan!

Tentu saja ndak sesederhana itu. Baca lebih lanjut

DPD yang (Kurang) Eksis

Kalo ngomong soal Dewan Perwakilan Daerah, mau ndak mau saya teringat kejadian di awal tahun 2010, saat seorang artis cantik kita yang menjadi anggota DPR diwawancarai sebuah televisi swasta. Si mbak ditanya, “Apa perbedaan DPR dan DPD?”

Dengan agak terbata-bata beliau menjawab bahwa DPR itu yang membuat undang-undang, sedangkan DPD adalah perpanjangan tangan DPR.

Silakan tertawa, tapi kalo misalnya saya ditanya apa itu DPD mungkin saya juga akan sama bingungnya dengan si mbak artis anggota DPR tersebut. Pengetahuan saya sebatas bahwa DPD adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah, titik. Selain itu blank, saya ndak tau apa-apa lagi soal DPD. Entah saya yang ndak terlalu memperhatikan berita politik atau memang DPD yang kurang seksi di mata media.

Otak pas-pasan saya berpikir begini, anggota DPR itu kan mewakili daerah juga tho? Misalnya si Suto dari daerah pemilihan ini, si Noyo dari daerah pemilihan ini, Dadap, Waru, juga masing-masing bertarung untuk bisa mewakili daerah tertentu.

Trus bedanya apa sama Dewan Perwakilan Daerah? Yang kalo ditilik dari namanya memiliki arti perwakilan dari daerah. Baca lebih lanjut

Meredam Ketidakwajaran

Penghasilan, biaya hidup, harta, dan hutang. Empat hal tersebut adalah komponen yang bisa sampeyan gunakan untuk menentukan wajar tidaknya kondisi keuangan seseorang. Misalnya biaya hidup saya lebih kecil daripada penghasilan berarti sisanya akan jadi harta, entah itu saya simpan dalam bentuk yang gampang cair semacam tabungan atau saya wujudkan dalam bentuk aset tetap, misalnya properti atau kendaraan. Sebaliknya kalo penghasilan lebih kecil dari biaya hidup wajarnya akan timbul hutang.

Sepakat?

Monggo diliat contoh di bawah, misalnya ini adalah posisi harta dan hutang Pak Darmo pada akhir tahun 2009 :

Total Harta

Rp 100.000.000

Total Hutang

Rp 50.000.000

Setelah setahun menjadi Pegawai Negeri Sipil di sebuah instansi yang konon basah nyemek-nyemek, inilah posisi penghasilan, harta, dan hutangnya :

Penghasilan Setahun

Rp 48.000.000

Total Harta

Rp 500.000.000

Total Hutang

Rp –

Apa yang bisa sampeyan baca dari laporan penghasilan, harta, dan hutang di atas?

Ndak wajar?

Dilihat sekilas memang ndak wajar, tapi di mana letak ndak wajarnya? Baca lebih lanjut

Korupsi Adalah…

Hari ini saya baca di Jawa Pos, tentang dugaan adanya intervensi dari petinggi Polda Jawa Timur dalam pengusutan kasus korupsi dana bimbingan teknis DPRD Surabaya. Dalam berita itu disebutkan bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Untung S. Rajab memerintahkan penyelidikan kasus itu dihentikan dengan alasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan belum melakukan pemeriksaan.

“Memang kenapa kok nunggu BPKP dulu Le?” Tanya Kang Noyo di sela-sela kepulan uap kopi warung Mbok Darmi.

“Katanya sih biar tahu di situ ada kerugian negara atau ndak.” Jawab saya.

Yang saya baca di Jawa Pos kurang lebih seperti itu, Kapolda menerangkan, setelah BPKP melakukan pemeriksaan dan memang ada kerugian negara, baru polisi bertindak untuk menyelidiki. Beliau juga mengatakan bahwa dalam bertindak, polisi perlu saksi ahli dari BPKP.

“Jadi maksud Kapolda kalo ndak ada kerugian negara berarti bukan korupsi, gitu? Jadi ndak usah disidik?” Tanya Kang Noyo sambil nyeruput kopinya.

“Mbuh Kang, di koran sih ndak sampe sejauh itu nulisnya.” Kata saya.

Tapi saya ngerti yang dimaksud sama Kang Noyo, dalam persepsi orang awam macem saya ini, korupsi adalah tentang kerugian negara. Baca lebih lanjut