Mau Tertib? Potong Bayaran!

Di sebuah kementerian yang dulunya dikenal sebagai salah satu tempat paling basah di negeri ini sejak dilakukannya reformasi birokrasi ada aturan absen yang lumayan tegas, dan konon yang akan diberlakukan lebih detil lagi. Menurut seorang temen saya di bawah ini adalah aturan di sana :

Terlambat / Pulang Cepat	Waktu	Persentase Potongan Bayaran
I	1 menit – 30 menit	0,5%
II	31 menit – 60 menit	1%
III	61 menit – 90 menit	1,25%
IV	>90 menit	2,5%

Misalnya seharian sampeyan ndak masuk potongannya 5%. Kalo misalnya sampeyan terlambat atau pulang cepat 3 kali dalam satu bulan sanksinya adalah peringatan tertulis pertama dengan konsekuensi dipotong bayaran 15% selama satu bulan. Setelah itu misalnya selama tiga bulan setelah peringatan pertama sampeyan mengulang kesalahan yang sama akan mendapat surat peringatan kedua dengan potongan bayaran 20%. Oiya, tentu saja absensinya make fingerprint.

“Kapok!” Kata Kang Noyo sambil ngakak waktu ketemu saya tadi sore di warung Mbok Darmi.

“Memang seharusnya begitu Le, biar pegawai negeri itu ndak seenaknya, pagi kita dateng orangnya belum ada, siang kita balik orangnya sudah pergi, gitu kok katanya pelayan masyarakat.” Gerutu Kang Noyo.

“Lha tapi kalo cuma absen trus minggat kan percuma juga Le?” Ujar Kang Noyo lagi.

“Hahaha, yo ndak tau lagi kalo begitu Kang. Tapi konon katanya standard penilaian pekerjaan juga sudah mulai diatur kok, jadi bossnya mbikin rencana kerja sama targetnya, nanti dinilai tingkat penyelesaiannya, tapi yo cuma katanya itu.” Saya meringis.

Sebuah kementerian dengan pegawai yang berjumlah ribuan saja bisa diatur, makanya saya heran ada sebuah lembaga terhormat di negeri ini yang jumlah anggotanya ndak seberapa tapi ndak mampu mengendalikan nafsu mbolosnya.

“DPR tho maksudmu?” Tanya Kang Noyo.

Saya mesem, sebenernya ini masalah yang cukup klasik, anggota DPR yang konon terhormat ini semangatnya waktu pemilu saja, teriak sana teriak sini, obral janji sana sini. Merangkul semua lapisan masyarakat, dari mulai yang bersorban sampai yang tatoan, dari ikut pengajian sampe ndangdutan, pokoknya semua dilakukan dengan penuh semangat perjuangan.

Tapi begitu sudah terpilih jadi anggota dewan sebagian besar langsung melempem, ikut rapat sambil terkantuk-kantuk, mainan henpun, cuma sesekali ikut bersorak waktu meledek sesama anggota dewan atau berkoar mencaci pesakitan. Dan banyak juga seperti yang sekarang rame (lagi) diberitakan, mbolos.

Mungkin saking mumetnya para pimpinan DPR mengatur polah anak buahnya yang macem anak TK itu, akhirnya muncul wacana untuk merubah sistem absensi di DPR dari tandatangan menjadi sistem fingerprint alias sidik jari. Priyo Budi Santoso, wakil ketua DPR, juga meminta Badan Kehormatan DPR untuk menghitung anggota yang suka mbolos serta memberi sanksi tegas.

“Sanksinya opo Le?” Tanya Kang Noyo.

Lha ini, saya juga bingung, apa sanksinya? Kalo sekedar diumumkan kepada masyarakat sepertinya percuma, wong mereka ini sudah putus urat malunya. Kalo saya pikir yang masuk akal ya seperti yang dilakukan di kementerian tadi, potong bayaran!

Tapi sepertinya apa yang ada dalam pikiran saya itu ndak bakal terjadi, sampeyan liat saja komentar beberapa petinggi partai besar seperti yang ditulis di Jawa Pos :

“Memangkas gaji itu usul kekanak-kanakan” -Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham-

“Itu hanya menjadikan anggota dewan seperti karyawan. Terlalu cetek kalau hanya berdasar kehadiran fisik” -Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis-

“Kalau remunerasi berdasar kehadiran, justru anggota DPR jadi seperti buruh lepas” -Wakil Ketua DPR Pramono Anung-

“Yo bener tho Le, mereka itu memang bukan buruh macem kita, mereka itu dewan yang terhormat, mosok ya ada acara potong bayaran.” Kata Kang Noyo.

“Kalo memang ndak mau dianggep buruh bayaran mestinya mereka juga tau diri Kang, wong bayaran tinggi saja masih merasa kurang kok, apa bedanya sama buruh?” Cetus saya anyel.

“Welhadalah! Jangan macem-macem lho Le, mereka itu wakil kita, penyalur aspirasi, …”

Saya tutup kuping, inget waktu kemaren mbuka-mbuka situsnya DPR, ada formulir buat ngisi aspirasi, tapi waktu saya liat aspirasi yang sudah diproses ternyata ndak ada satupun. Ini karena ndak ada orang mau nulis aspirasi atau memang DPR ndak pernah memproses aspirasi?

Jiyan!