Mengintip Celah di Pengadilan Pajak

Seorang temen saya pernah berseloroh, “Ada dua hal yang ndak bisa dihindari di dunia ini, yang pertama kematian, dan yang kedua pajak.”

“Mosok sih Le?” Tanya Mbah Suto dengan senyum sedikit meremehkan.

Kebetulan sekali sore tadi di warungnya Mbok Darmi saya ketemunya Mbah Suto, hal yang sungguh saya sukuri. Di saat tanggal tua renta dengan bau tanah yang sudah menyengat seperti sekarang ketemu teman macem Kang Noyo yang kopi selalu minta dibayarin dan rokok selalu minta adalah petaka.

“Lha mbuh, yang lebih ngerti kan Sampeyan Mbah, juragan yang memang pantes dipajeki.” Ujar saya.

Mbah Suto mesem lagi, “Sekarang gini saja Le, bandingkan jumlah wajib pajak yang ada ddibandingkan dengan jumlah petugas pajak. Mungkin ndak petugas pajek ngawasi semua WP yang ada?”

Ini sama dengan pertanyaan mungkinkah polisi mengawasi semua orang sehingga ndak mungkin terjadi kejahatan. Yo jelas ndak mungkin!

“Tapi kan instrumen pengawasan bagi wajib pajek sekarang makin banyak Mbah.” Kata saya.

Konon selain penggunaan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Pajak yang walaupun belum sempurna tapi termasuk yang paling canggih di antara instansi pemerintah, DJP pun diberi fasilitas kemudahan untuk mengakses informasi dengan dasar hukum pasal 35A ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Itu teori Le!” Ujar Mbah Suto.

“Kalo aku mikirnya begini, ndak masalah ngemplang pajek, soale kalo liat perbandingan jumlah pegawai pajek dan yang harus diawasi kemungkinannya kecil aku bakal ketauan. Dan kalo pun ketauan toh masih bisa diatur,” Lanjut Mbah Suto.

Eh, diatur?

“Pajek itu sudah direformasi Mbah, ndak ada lagi ngatur-ngatur seperti itu,” Sahut saya.

Mbah Suto menyalakan rokok, “Ndak usah mbantah tho. Ngatur kan ndak selalu harus sama orang pajek, misalnya Asian Agri…”

Kasus Asian Agri selama tiga tahun masih belum juga masuk pengadilan, berkas pengemplang pajak yang ngembat duit negara sebesar 1,4 trilyun itu sudah empat kali ditolak kejaksaan dengan bermacam alasan. Berbeda dengan kasus pencucian uang Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto, terdakwa yang juga merupakan penghembus berita penggelapan pajak oleh perusahaannya itu dalam waktu setahun sudah selesai semua proses peradilannya, dari mulai pengadilan sampai kasasi.

“Tapi itu kan butuh mafia kasus Mbah, rawan lho sekarang. Wong Satgas Pemberantasan Mafia Hukum lagi galak-galaknya.” Ujar saya.

Mbah Suto mesem lagi, “Kan ndak perlu seheboh Asian Agri Le, ada yang lebih sederhana.”

Saya penasaran, “Gimana caranya Mbah?”

Sambil menghembuskan asap rokok Mbah Suto bilang, “Lewat Pengadilan Pajak!”

Kalo wajib pajak diperiksa dan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk menagih pajak yang ndak dibayar, yang bersangkutan berhak melakukan upaya hukum dengan cara keberatan yang akan diproses oleh unit pajak di Kantor Wilayah atau Kantor pusat. Kalo masih ndak puas bisa banding ke Pengadilan Pajak.

“Walaupun namanya Pengadilan Pajak, tapi instansi ini berada di luar Direktorat Jenderal Pajak Le, jadi sepertinya gaung reformasi yang dilakukan DJP juga ndak sampe ke situ. Dan putusannya merupakan putusan akhir berkekuatan hukum tetap yang hanya bisa diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.” Ujar Mbah Suto.

Pengadilan tingkat pertama dan satu-satunya! Jiyan!

“Makanya Le, karena ndak ada supervisi lagi kita bisa bermain-main di situ.” Mbah Suto ngakak.

“Bermain gimana Mbah?” Tanya saya.

“Ya pokoknya tau sama tau saja lah. Yang penting kita ngerti, mereka juga ngerti,” Beliau kembali berteka-teki.

Opo tho iki? Jiyan!

About these ads

4 comments on “Mengintip Celah di Pengadilan Pajak

  1. christin mengatakan:

    pinter ya? sayangnya pinter buat hal-hal gituan. mungkin nanti negara lain udah bisa nemuin cara buat bikin bahan bakar dari air, kita masih sibuk nemuin cara buat menghindari kewajiban.

  2. Chic mengatakan:

    Ada dua hal yang ndak bisa dihindari di dunia ini, yang pertama kematian, dan yang kedua pajak

    ini mengutip dari GodFather deeeeeh…. :lol:

  3. [...] di jagat pengadilan Indonesia selain pengadilan umum, Tata Usaha Negara, dan pengadilan militer, ada yang bernama pengadilan pajak, suatu badan yang berdiri sendiri di luar institusi Direktorat Jenderal [...]

  4. [...] Korbankan Gayus “Dulu aku pernah sekali berurusan sama pengadilan pajek Le.” Kata Mbah Suto tadi sore waktu ndak sengaja ketemu saya di warung kopi Mbok Darmi. [...]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s