Bikers, Nyalakan Lampu!

Dulu saya pernah bersitegang sama salah seorang mandor di pabrik tempat saya mburuh waktu mau melaporkan pernikahan saya. Laporan ini penting untuk bisa dapet tunjangan istri yang walaupun untuk sebagian orang nilainya ndak seberapa tapi ini adalah hak, wajib saya tuntut. 😆

Masalahnya terjadi pada salah satu dokumen yang wajib dilampirkan, fotokopi surat nikah yang dilegalisir. Mandor saya minta fotokopi surat nikah itu dilegalisir oleh KUA yang menerbitkan, yang berarti saya harus wira-wiri ke Jakarta untuk minta legalisir di kantor yang letaknya pun saya ndak tau. Sementara saya minta mandor saya saja yang melegalisir, sesuai aturan yang berlaku di pabrik saya.

Karena bolak-balik laporan saya ndak diproses akhirnya suatu saat saya dateng ke mandor saya itu sambil mbawa buku aturan kepegawaian. Saya buka pasal yang mengatur soal laporan pernikahan, di situ jelas disebutkan bahwa fotokopi surat nikah harus dilegalisir sama pejabat, trus saya perlihatkan pasal yang menyebutkan bahwa definisi pejabat adalah atasan buruh yang bersangkutan.

Mandor saya tetep ngotot, “analoginya begini, siapa yang berhak melegalisir ijazah? Sekolah yang menerbitkan tho? Jadi ini harus dilegalisir KUA!” 👿

Baca lebih lanjut