PPN Jasa Outsourcing, Total Tagihan atau Fee-nya Saja?

Sore kemaren tumben saya liat Mbah Suto, juragan pabrik yang sugihnya ndak kira-kira itu nongkrong di warung langganan saya. Saya yakin bukan sebuah kebetulan, karena kelas beliau memang bukan kelasnya warung Mbok Darmi. Kalo sampai Mbah Suto memaksakan diri untuk mengecap kopi dengan campuran jagung ala Mbok Darmi pasti ada apa-apanya.

“Sini kamu, duduk sini!” Kata beliau begitu melihat saya.

Lha tenan tho, pasti ada perlunya.

“Ada apa Mbah, tumben.” Saya mencoba berbasa-basi, seneng, yakin paling ndak setelah ini dapet rokok sebungkus.

“Penting ini, soal outsourcing.” Ujar Mbah Suto.

Welhah, jadi ini mau mbahas demo buruh kemaren yang rame-rame protes soal outsourcing?

“Nganu Mbah, saya ndak begitu paham soal undang-undang ketenagakerjaan.” Daripada nanti keliatan bodohnya, mending saya ngaku dari awal.

“Lha sopo yang mau nanya soal undang-undang? Bukan soal demo soutsourcing, ini soal PPN Jasa Outsourcing.”

Oalah, sedikit banyak saya tahu kalo soal ini, kadang kalo lagi ngopi di pabrik ada staf pabrik yang mbahas beginian, dan kebetulan yang ini masih anget di ingatan.

“Piye Mbah?” Tanya saya.

Mbah Suto lalu cerita, kata anak buahnya di pabrik jasa outsourcing adalah jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai alias PPN, dan cara menghitungnya ada dua macem:

  1. Apabila tagihan tidak dirinci antara jasa penyediaan tenaga kerja dan imbalan yang diterima tenaga kerja maka Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah total tagihan.
  2. Apabila dirinci dan bisa dipisahkan antara jasa penyediaan tenaga kerja serta imbalan yang diterima tenaga kerja maka Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah tagihan untuk jasa penyediaan tenaga kerja, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja.

“Tagihan ke pabrikku kemaren sudah dipisah antara jasa penyediaan tenaga kerja dan imbalan buat buruh. Yang tak bayar PPN cuma jasanya saja tho, lha kok sama kantor pajek disalahkan, katanya harus dibayar berdasarkan total tagihan. Yang bener ini yang mana?” Tanya Mbah Suto dengan suara naik 1½ nada.

Lha ini, salah satu kesalahan dasar orang kita adalah pada saat melakukan sesuatu ndak nanya dasar hukumnya, walaupun memang ndak sepenuhnya bisa disalahkan karena kadang peraturan ditulis dengan bahasa langit yang sudah dipahami makhluk bumi, akhirnya yang sering dipakai sebagai dasar suatu perbuatan adalah katanya, atau biasanya.

Misalnya sampeyan mau yang kena PPN hanya jasanya saja, monggo dilihat syarat-syaratnya di pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 :

  1. Dalam hal tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja dirinci dalam Faktur Pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja, Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai lain.
  2. Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.

Kalo diringkas dengan bahasa sederhana kurang lebih ada dua poin penting di sini:

  • Rincian pemisahan mana fee management dan mana yang upah buruh ndak cuma tercantum di kontrak kerjasama/nota tagihan komersial, tapi juga tercantum di faktur pajak.
  • Dasar pengenaan pajak adalah nilai lain, sehingga penomoran faktur pajak menggunakan kode depan 04x.xxx.xx.xxxxxxxx

“Yang dibilang sama karyawan sampeyan di pabrik ndak salah Mbah, cuma kurang kumplit. Kantor pajek yo ndak salah, wong ancen sampeyan salah prosedur. Pasti sampeyan dapet fakturnya ndak dirinci, dan kode depannya 01.” Ujar saya.

“Wogh! Kok ngono sih?” Nada suara Mbah Suto naik lagi ½ nada.

“Yo memang ngono Mbah.” Ujar saya sambil mengisap rokok perlahan.

“Yo wis, kalo gitu aku pulang dulu, harus dibriefing itu orang-orang di pabrik!”

Mbah Suto langsung pergi, tinggal saya terbengong-bengong, rokok saya mana?

Jiyan!

About these ads

2 comments on “PPN Jasa Outsourcing, Total Tagihan atau Fee-nya Saja?

  1. fathimuhammadattaqi mengatakan:

    lha rokok nya mana..mbah suto…

  2. Emanuel Setio Dewo mengatakan:

    Wah sudah dijelasin pake bahasa bumi pun saya masih ndak mudheng… (*lemoted*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s