Panduan Laporan Pajak Bendahara BOS Seri III (PPh Pasal 23)

Setelah kemaren saya membahas soal PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai, yang ini adalah seri terakhir dari tiga seri panduan laporan pajak bendahara BOS. Kita bikin singkat saja karena dasar-dasarnya sudah ada di tulisan terdahulu.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Di bawah ini beberapa hal dasar yang perlu sampeyan ketahui tentang PPh Pasal 23, diantaranya :

Objek dan Tarif

Objek Pajak	Pengadaan jasa tanpa nilai minimal transaksi
Tarif	2% untuk rekanan yang ber-NPWP 4% untuk rekanan yang tidak ber-NPWP

Penghitungan

Harga barang sudah termasuk PPN	Tarif x (100/110) x nilai jasa
Harga barang belum termasuk PPN	Tarif x nilai jasa

Pembayaran

Ketentuan untuk pembayaran PPh Pasal 23 bendahara BOS adalah sebagai berikut :

• Kode Pembayaran : 411124 – 104
• Identitas pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas bendahara
• Tandatangan dan stempel pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas bendaharawan
• Pembayaran paling lambat 10 hari setelah berakhirnya bulan pembayaran tagihan

Pelaporan

Laporan ke kantor pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Ndak perlu berpanjang lebar, kita langsung ke contoh kasus saja.

Contoh soal

Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Januari 2011 melakukan pembelian barang dan jasa sebagai berikut :

1. Membeli seperangkat komputer dari CV Media Teknik dengan harga Rp 5.000.000, harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran tagihan dilakukan tanggal 12 Januari 2011
2. Fotokopi di toko Setia Kawan (Suparjo) senilai Rp 1.500.000, harga belum termasuk PPN. Pembayaran dilakukan tanggal 15 Januari 2011
3. Melakukan perbaikan sepeda motor dinas di bengkel Kawan Motor (Ahmad Setiawan), ongkos spare part Rp 200.000, jasa service Rp 50.000. Ahmad Setiawan memiliki NPWP.
4. Menggandakan bahan pelajaran (fotokopi) Rp 300.000 di Toko Pak Mulawarman, yang bersangkutan tidak ber-NPWP.
5. Membeli makan dan minum di warung Bu Sri Rejeki (tidak ber-NPWP) untuk keperluan rapat kantor Rp 2.000.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

1. PPh Pasal 23 atas pembelian komputer

   pembelian komputer bukan merupakan objek PPh Pasal 23

2. PPh Pasal 23 atas fotokopi

   2% x Rp 1.500.000    = Rp 30.000

3. PPh Pasal 23 atas service sepeda motor

   2% x Rp 50.000    = Rp 1.000

   keterangan: apabila nilai barang dan jasa bisa dipisah maka PPh Pasal 23 dipotong atas pembayaran jasa saja (kecuali jasa katering, nilai jasa katering adalah total keseluruhan nilai tagihan)

4. PPh Pasal 23 atas fotokopi

   4% x Rp 300.000    = Rp 12.000

5. PPh Pasal 23 atas jasa katering (makan/minum)

   4% x Rp 2.000.000    = Rp 80.000

Setelah sampeyan tau itung-itungan pajaknya, inilah yang harus sampeyan lakukan dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 23 :

1. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 tiga rangkap (untuk arsip, laporan ke Kantor Pajak dan rekanan yang dipotong)

   

   bukti potong untuk rekanan yang tidak ber-npwp

   

   bukti potong untuk rekanan yang ber-NPWP

2. Menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong

   

   SSP ndak perlu dibikin per NPWP, cukup satu SSP untuk beberapa transaksi

3. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23, yang terdiri dari :

   - SPT Masa PPh Pasal 23

   

   SPT Masa PPh Pasal 23

   - Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23

   

   daftar bukti potong PPh Pasal 23

   - Bukti Potong PPh Pasal 23

   - Surat Setoran Pajak

Selesai sudah, sampeyan sudah khatam belajar membuat laporan pajak untuk bendahara BOS. Apabila sampeyan berminat membaca ringkasan dalam bentuk file powerpoint silakan donlot di sini, sedangkan file SPT Masa PPh dalam bentuk excel bisa sampeyan donlot di sini.

Mohon maaf apabila penjelasan saya terlalu bertele-tele. Kalo masih ada yang kurang jelas, atau sampeyan menemukan kesalahan dalam tulisan ini jangan sungkan untuk ngasih tau saya.