Panduan Laporan Pajak Bendahara BOS Seri I (PPh Pasal 21)

Kadang saya kasian liat bapak dan ibu guru yang kebetulan didapuk jadi bendahara BOS alias bantuan operasional sekolah. Lebih-lebih saat mereka wira-wiri ngurusi laporan pajek. Sampeyan bayangkan, seseorang yang ndak pernah dapet pendidikan khusus soal akuntansi dan pajek tiba-tiba harus mbikin laporan keuangan plus melototi aturan pajek yang di sekolahnya Gayus saja butuh waktu tiga tahun belajar.

Lebih parah lagi waktu mereka dapet pengarahan dari Dinas Pendidikan ternyata yang ngasih pengarahan juga aslinya ndak mudheng soal pajek, alhasil waktu ke kantor pajek laporannya masih harus direvisi lagi. Belum cukup, karena waktu dateng ke kantor pajek petugasnya hanya menerangkan sekilas akhirnya bulan depan saat mau laporan mereka harus belajar lagi, dan waktu pulang dari kantor pajek sudah lupa lagi.

Siklus yang selalu berulang setiap bulan. Mumet tho?

Sebenernya kalo diliat secara sederhana kewajiban perpajakan bendahara BOS itu cuma menyangkut dua hal :

1. Pada saat pembayaran gaji dan honor
2. Pada saat pembelian barang dan jasa

Monggo kita bahas lebih lanjut

Pembayaran Gaji dan Honor

Pajak yang terkait dengan pembayaran gaji dan honor adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Biar ndak bingung kita samakan dulu terminologi gaji dan honor. Menurut temen-temen di pabrik yang pernah belajar pajek

Gaji adalah pembayaran yang sifatnya tetap dan teratur, sedangkan honor adalah pembayaran yang sifatnya insidentil.

Untuk gaji ndak usah dibahas panjang lebar karena berdasarkan pengamatan di lapangan ndak ada gaji dari dana BOS yang terutang pajek, nilainya terlalu kecil.

Untuk pembayaran honor ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

Tarif Pajak

• Pegawai Negeri Sipil (PPh Final)

Golongan Pegawai	Tarif
Golongan II ke bawah	0%
Golongan III	5%
Golongan IV	15%

• Selain Pegawai Negeri Sipil (PPh Tidak Final) mohon perhatian untuk pembayaran honor/jasa non pegawai dasar pengenaan pajaknya 50% dari jumlah pembayaran.

Punya NPWP/Tidak	Tarif
Ber-NPWP	5%
Tidak ber-NPWP	6%

Pembayaran

Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan kode pembayaran pada Surat Setoran Pajak sebagai berikut :

Kode pembayaran PPh 21 honor PNS	411121 – 402
Kode pembayaran PPh 21 honor selain PNS	411121 – 100

Pelaporan

Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan formulir SPT Masa PPh Pasal 21.

Teori cukup sampai di situ, nanti kalo kebanyakan malah ndak ada yang nyantol.

Jadi misalnya sampeyan adalah bendahara BOS dan sampeyan melakukan pembayaran gaji/honor, inilah yang harus sampeyan lakukan:

1. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 21 dua rangkap (untuk arsip dan penerima honor)
2. Menyetor PPh Pasal 21 yang sudah dipotong
3. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, yang terdiri dari :

   - 1721 halaman 1

   - 1721 halaman 2

   - Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21

   - Surat Setoran Pajak

Biar ndak makin mumet kita langsung ke contoh kasus

Contoh Soal

Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Januari 2011 melakukan pembayaran gaji dan honor sebagai berikut :

1. Membayar gaji 5 honorer masing-masing Rp 500.000
2. Membayar honor panitia pentas seni dengan perincian :

   - Zaini, ber-NPWP, PNS golongan II Rp 100.000

   - Cipto, ber-NPWP, PNS golongan III Rp 100.000

   - Kasiman, ber-NPWP, PNS golongan IV Rp 100.000

   - Dulmatin, penceramah, belum ber-NPWP, non PNS, Rp 300.000

Penghitungan PPh Pasal 21

1. Gaji 5 honorer @Rp 500.000 tidak terutang PPh Pasal 21 karena nilainya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
2. Honor panitia :

   - Zaini : 0% x Rp 100.000 = Rp 0 (PPh Final)

   - Cipto : 5% x Rp 100.000 = Rp 5.000 (PPh Final)

   - Kasiman : 15% x Rp 100.000 = Rp 15.000 (PPh Final)

   - Dulmatin : 6% x 50% x Rp 300.000 = Rp 9.000 (PPh Non Final)

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bendahara BOS SDN Kandang Menjangan adalah sebagai berikut:

1. Membuat bukti potong untuk setiap penerima honor

   Harus diingat bukti potong ada dua macem, bukti potong PPh Final untuk honor PNS dan bukti potong PPh Tidak Final untuk Non PNS

   

   Bukti Potong PPh Pasal 21 Final

   

   Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Non-PNS

2. Menyetor PPh Pasal 21 ke bank/kantor pos

   Surat Setoran Pajak juga harus dibedakan antara yang Final untuk honor PNS dan Tidak Final untuk honor Non PNS

   

   SSP PPh Pasal 21 Tidak Final

   

   SSP PPh Pasal 21 Final

3. Laporan ke kantor pajek

   Untuk laporan ini bukti potong ndak usah disertakan, cukup dua lembar SPT Masa 1721, Surat Setoran Pajak, dan daftar bukti potong PPh Pasal 21.

   

   Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Final

   

   Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21 Final

   

   SPT Masa PPh Pasal 21 halaman 1

   

   SPT Masa PPh Pasal 21 halaman 2

Masih ada dua seri lagi buntut dari tulisan ini, masing-masing membahas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23, semoga sedikit mengurangi kemumetan para Bendahara Biaya Operasional Sekolah.